Ketiga, Rendahnya realisasi Pendapatan dari sektor retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang hanya sekitar 24,883 Miliar dari target 51,067 Miliar rupiah, yang menurut kami pencapaiannya biasa-biasa saja dan tidak signifikan. Padahal Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem e-parking dan kami melihat hampir disetiap sudut Kota Medan terdapat tempat parkir. Kami berharap Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan dapat mengevaluasi dan mengawasi pendapatan dari sektor penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum agar lebih optimal. Terutama dalam hal SDM pengelola parkir dan edukasi terhadap masyarakat, Sehingga dari sektor ini dapat menyumbangkan PAD yang signifikan.
Keempat, Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Kota Medan melaksanakan seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023.
Pendapat Fraksi PAN
Pada pendapatnta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Sudari, S.T bahwa Kota Medan memerlukan penyelenggaraan pemerintahan yang kesungguhan, rasa tanggung jawab yang besar jauhnya target yang direncanakan pada tahun 2023 yakni di mana target pendapatan sebesar 7,2 triliun Realisasi Pendapatan hanya 5 triliun lebih atau hanya sebesar 79,53% persentasinya masih dibawah Realisasi di Tahun 2022 yakni 83,55% jauh dari target pendapatan dari target yang dibukukan dalam peraturan daerah perubahan APBD Kota Medan tahun 2023 kali ini menandakan masih adanya dari penyelenggara Pemerintah Kota Medan yang ad,a khususnya para OPD yang bertanggung jawab teknis dalam mengupayakan pendapatan daerah.
